Permasalahan dan arah politik kelautan tidaklah berdiri sendiri seolah hanya permasalahan territorial saja, namun banyak aspek yang saling berhubungan dan berkaitan antara Pertahanan, Potensi ekonomi, dan  kesejahterann masyarakat pesisir.lantas kemana arah pembangunan kelautan di tangan pemerintah yang baru?

Pertahanan

           Bynkershoek berkata bahwa kedaulatan territorial berakhir dimana kekuatan senjata berakhir. Pernyataan ini mengingatkan kepada semua Negara yang memiliki wilayah laut, bahwa kedaulatan suatu Negara di laut sangat tergantung pada kemampuan Negara tersebut dalam melakukan pengawasan secara fisik terhadap wilayah laut yang dikuasainya itu.

            Menurut Catatan The Military Balance IISS (2008), jumlah frigat yang kita miliki tanpa memperhitungkan umurnya hanya 11 unit, sementara kapal patroli dan kapal yang punya kemampuan tempur pantai hanya 41 unit. Dengan panjang garis pantai mencapai 81.000 km dan luas laut 5,8 juta km sangat sulit untuk menjaga laut Indonesia. kebutuhan ideal untuk menjaga wilayah laut kita, dapat dihitung dari luas wilayah dibagi dengan kemampuan jelajah kapal. Bila sebuah frigat bisa mengawasi luas 300.000 km, kebutuhan kapal jenis ini adalah hampir 20 unit. Sementara untuk kapal patroli yang masing-masing punya jelajah pengawasan 50.000 km, yang dibutuhkan adalah 116 kapal. Dari perhitungan ini jelas jumlah armada untuk mengawasi kedaulatan laut kita sangat minim. Oleh sebab itu, jangan heran jika banyak Negara melanggar kedaulatan Indonesia hingga dalam jangka waktu yang panjang berpotensi menjadi klaim kepemilikan.

              Dalam studi hubungan internasional dikenal Politik kelautan, yang bertumpu pada pandangan kaum realis. pemikir kekuatan laut Amerika, Alfred Mahan, menyatakan, potensi kelautan yang dimiliki oleh satu negara harus dapat dijadikan sebagai kekuatan laut yang menjadi unsur utama kekuatan nasional.

                 Lantas seperti apa kekuatan laut yang dapat dikembangkan. maksud kata ‘kekuatan’ pada jaman sekarang tidak hanya diartikan dengan kekuatan militer (hard power) saja, namun yang perlu disadari bagaimana menciptakan kekuatan ekonomi (soft power) dari laut itu sendiri.

                   Terdapat keterkaitan yang sulit dipisahkan antara kekuatan hard power dan soft power. Misalnya, dalam kasus illegal fishing menurut perhitungan DKP (Departemen kelautan dan Perikanan) kerugian Negara sebesar Rp 30 triliun/Tahun. Lantas apa yang mendasari ketika maraknya pencurian ikan di perairan kita? Kasus ini tidak dapat dilihat dari satu sisi saja, peran pengawasan mempunyai andil yang besar. Terutama Seberapa banyak sarana dan prasarana yang menunjang dalam mengawasi laut Indonesia.

              Kerugian Negara sebesar Rp 30 triliun/Tahun bukanlah jumlah yang sedikit. Secara ekonomi dengan jumlah dana yang begitu besar, dana tersebut dapat dipakai untuk program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

                Oleh karena itu pemerintahan yang baru, ke depanya harus menselesaikan persoalan ini. Memperbanyak armada pengawasan laut sudah menjadi sebuah kewajiban, jika kita tidak mau sumber ekonomi sebesar Rp 30 triliun/Tahun selalu hilang setiap tahunya.

Potensi Ekonomi

               Ucapan biolog aquatik dan penulis buku terkenal Silent Spring, Rachel Louise Carson (1907-1964), mengatakan “laut merupakan tempat bagi begitu banyak paradoks”. Berdasarkan hasil kajian Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), potensi sumberdaya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 6,410 juta ton per tahun, yang terdiri dari perairan wilayah laut teritorial sekitar 4,625 juta ton per tahun dan perairan ZEEI sekitar 1,785 juta ton per tahun.

              Di wilayah perairan laut Indonesia terdapat beberapa jenis ikan bernilai ekonomis tinggi antara lain : tuna, cakalang, udang, tongkol, tenggiri, kakap, cumi-cumi, ikan-ikan karang (kerapu, baronang, udang barong/lobster), ikan hias dan kekerangan termasuk rumput laut.

             Ada parodoks, seolah adegium yang mengatakan Negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam cenderung ‘miskin’ terlegitimasi. Sebagai negeri bahari dengan kekayaan sumber daya, ekspor perikanan Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara di Asia. Di pasar dunia, kontribusi ekspor perikanan Indonesia hanya 2 persen. Pada tahun 2007, total ekspor ikan Indonesia sebesar 2,3 miliar dollar AS, dengan negara tujuan utama ekspor adalah Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa.

              Sementara itu, China menempati posisi puncak ekspor perikanan dunia, yakni 10 persen, Thailand 6 persen, dan Vietnam 4 persen. Vietnam kini menguasai pasar perikanan di Uni Eropa, sekalipun negeri itu mengandalkan impor bahan baku. Pemasaran produk filet ikan air tawar dari Vietnam mencapai 63 persen dari total pasar perikanan Uni Eropa. Dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan industri perikanan di Vietnam rata-rata 19,4 persen. Dengan impor bahan baku senilai 250 juta dollar AS tahun 2007, negara itu mampu menghasilkan 4,16 juta ton produk perikanan dengan nilai ekspor 3,76 miliar dollar AS. Inilah paradoks negeri bahari dengan garis pantai  95.181 kilometer sejatinya memiliki ketersediaan bahan baku perikanan tangkap dan budidaya yang luar biasa.

             Lantas apa yang harus kita lakukan?  Bidang Pengolahan ikan, Selama ini, Berdasarkan data dari Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia, produksi ikan yang diolah dalam bentuk kalengan baru 4-6 persen dari total produksi ikan nasional. mendorong kebangkitan industri pengolahan adalah salah satu starategi yang ampuh untuk menopang perekonomian nasional, sebab tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk perikanan, melainkan menekan biaya produksi dan nilai jual juga.

              Namun yang menjadi persoalan klasik bagi industri pengolahan dalam negeri  adalah sulitnya mendapat bahan baku. pertanyaanya kemana larinya hasil tangkapan para nelayan? Banyak faktor yang menyebabkan hal ini, salah satunya terjadinya penangkapan ikan yang tak dilaporkan dan melanggar hukum atau Illegal Unregulated Unreported (IUU). Sehingga ikan yang ditangkap di perairan Indonesia dan seharusnya dibawa ke pengolahan ikan di dalam negeri justru di bawa keluar negeri dalam kondisi tidak diolah. Kedepanya dibutuhkan strategi yang menyeluruh untuk menanggulangi persoalan ini. Seharusnya sudah menjadi kewajiban dan mendisiplinkan bagi setiap kalangan agar ikan hasil tangkapan dari perairan Indonesia didaratkan di Indonesia untuk memasok industri dalam negeri kecuali jenis-jenis ikan tertentu yang memang harganya lebih tinggi tanpa melalui pengolahan.

            Bidang penangkapan, Berdasarkan data Food Outlook (FAO 2007) produksi perikanan tangkap Indonesia mengalami penurunan sebesar  4,55 persen. Penurunan tersebut lebih besar dari rata-rata penurunan produksi perikanan dari sepuluh negara produser perikanan dunia, yaitu sebesar 2,37 persen. Pada tahun yang sama (2007), FAO mempublikasikan bahwa kondisi sumberdaya ikan di sekitar perairan Indonesia, terutama di sekitar perairan Samudera India dan samudera pasifik sudah menujukan kondisi full exploited. Bahkan di perairan Samudera Hindia kondisinya cenderung mengarah kepada overexploited. dikedua perairan tersebut saat ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan ekspansi penangkapan ikan secara besar-besaran. Berdasarkan hal tersebut maka pemeritah perlu secara cepat melakukan berbagai upaya guna menyelamatkan sumberdaya perikanan di wilayah perairan Indonesia. dapat dilakukan dengan cara moratorium sementara aktivitas penangkapan ikan di beberapa kawasan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar kondisi sumberdaya ikan di kawasan tersebut dapat kembali pulih seperti semula.

            Ada peluang yang bisa kita manfaatkan, ketika beberapa kawasan sumber daya laut sudah overexploited. Disamping harus dilakukan control dan akses tertutup untuk pemulihan, nelayan di daerah tersebut dapat diberdayakan menjadi  pembudidaya ikan,ataupun rumput laut. tren konsumsi ikan dunia semakin bergeser ke produk perikanan hasil budidaya. jika pemerintah kedepan cermat menangkap peluang ini bukan mustahil kita bisa mengejar bangsa cina,kita punya modal keunggulan komparatif dibandingkan dengan mereka.

            Disamping itu harus ada sinergis antara pemerintah dengan perguruan tinggi terutama dalam penelitian ilmiah. Pemerintah harus mendorong riset di perguruan tinggi untuk menghasilkan penelitian-penelitian terutama teknologi pembenihan agar produktifitas lahan budidaya bisa terus meningkat. Disamping itu diperlukan peningkatan daya saing hasil produksi. Di era perdagangan bebas sekarang ini,masalah kualitas dan standar kesehatan makanan menjadi perhatian yang serius jika kita ingin menembus pasar internasiona.

             Namun, Kebangkitan sektor perikanan dan kelautan sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional takkan bisa dilepaskan bagaimana kita mengarahkan kebijakan. Apakah hanya sebatas wacana saja, kita sebagai Negara bahari. Namun dari pada itu, siapapun yang nantinya menjadi menteri perikanan dan kelautan haruslah memiliki track record yang jelas mengenai keahlian di bidang ini.

Dan kita masih berharap semoga sektor perikanan kelautan dan pertanian  menjadi landasan kekuatan ekonomi bangsa kita kedepanya.

 Semoga !!!

 Ardi Nanda Sinulingga

Ketua komisariat MIPA Unpad GMNI kab.Sumedang 2008-2009

Ketua PERMAKAN(Persadaan Mahasiswa Karo Universitas Padjadjaran) 2009-2010

Persoalan untuk mengkaplingkan laut bukanlah perkara yang gampang mengingat begitu kompleks sifat dari perairan itu sendiri ditambah dengan apakah pemerintah sudah punya pemetaan wilayah tangkapan nelayan tradisional secara detail, potensi perikanan, dan jumlah kapal. Peta wilayah tangkapan nelayan tradisonal menjadi penting menggingat mereka-lah yang akan berhadapan langsung dilapangnya dengan para pengusaha yang diberi izin ekslusif oleh pemerintah untuk melakukan aktifitas penangkapan. Potensi konflik antara nelayan tradisonal akan mencuat tatkala wilayah tangkapan mereka merasa di gusur oleh kuatnya kekuatan modal. kelemahan terbesar dari konsep kluster adalah pemberian hak ekslusif kepada pihak tertentu sehingga membuka peluang pengurasan sumber daya perikanan secara besar-besaran apalagi perusahaan perikanan yang memegang hak ekslusif terikat kontrak penjuaalan ikan dalam jumlah yang besar, timbulnya paraktik monopoli dan pemberangusan hak-hak nelayan tradisional. Oleh karena itu,dukungan pendataan secara jelas, lebih mendesak dibandingkan dengan memaksakan sebuah kebijakan tanpa didukung oleh data yang akurat. Disamping itu pemberian hak pengelolan lebih baik diberikan kepada koperasi jika memang kita masih mau melihat nelayan bangsa ini tetap berdaulat di lautnya sendiri dari pada memberikan hak pengelolanya kepada perusahan secara eksklusif.

Ardi Nanda Sinulingga

Mahasisawa Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran

Anggota komisariat MIPA Unpad GMNI kab.Sumedang

Namun jika kita berbicara mengenai isu perubahan iklim maka kita akan berbicara mengenai isu internasional,karena persolan ini bukan saja menjadi persolan nasional namun telah menjadi persoalan seluruh dunia.perubahan iklim tidak akan bisa dilepaskan dari pesatnya pembangunan dan majunya perdaban umat manusia terutama dalam bidang industrialisasi yang berbahan bakar fosil.dari berbagai penelitian mengenai perubahan iklim Negara-negara maju yang memproduksi barang-barang elektronik,kendaraan bermotor seperti amerika serikat,uni eropa,china dan india, memberikan dampak yang besar terhadap terjadinya pemanasan global  yang akan mempengaruhi perubahan iklim dunia.dari sinilah sebetulnya pangkal masalah dan tarikan kepentingan antara Negara-negara maju dan Negara-negara berkembang seperti Indonesia,pada satu sisi Negara-negara maju akan terus mengenjot industrialisasinya demi menjaga dan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi mereka,namun pada sisi yang lain Negara berkembang seperti Indonesia akan merasakan dampak dari perubahan iklim yang sebagian besar diakibatkan oleh aktifitas Negara maju.tarikan kepentingan ini dapat kita lihat dari enggannya Negara-negara maju menandatangani emisi penurunan karbon,namun lebih menekankan mekanisme perdagangan karbon yang jika kita tak cermat dengan bungkusan agenda internasional  yang mereka tawarkan kita dapat terjebak oleh mereka. Karena salah satu sisi lain dari mekanisme perdagangan karbon adalah dapat terus melanggengkan peningkatan emisi sebab jika suatu industri memilki dana lebih, dia bisa membeli kredit karbon suatu Negara ataupun suatu industri yang sudah ditetapkan,sehingga semangat setiap bangsa untuk bagaimana menurunkan kadar karbon dioksida sebagai penyebab perubahan iklim telah kalan oleh mekanisme pasar yang dibungkus oleh konsep perdagangan karbon.

Oleh karena itu,Indonesia dengan rentang garis pantai 81.000 km dan dengan jumlah sekitar 11 juta nelayan yang menangkap ikan di laut seluas 5,8 juta km persegi ini,akan sangat terjajah dalam bentuk penjajahan ekologi oleh Negara-negara maju jika tidak ada komitmen dari dunia internasional untuk memperhatikan nasib para nelayan yang mengantukan pencaharianya dari hasil  tangkapan laut yang sangat rentan terhadap perubahan iklim tersebut.disinilah peran pemerintah dalam pertemuan-pertemuan internasional mengenai perubahan iklim,sudah sepatutnya kita memberikan perlawanan terhadap mereka dengan cara misalnya menolak produk-produk Negara maju yang masuk ke Negara kita,karena tidak dapat dimungkiri bahwa Negara kita adalah pasar yang potensial bagi Negara maju ditambah lagi dengan jumlah penduduknya yang banyak. disamping itu persoalan perusakan lingkungan laut yang sering juga terjadi akibat kita sendiri termasuk nelayan kita dan industri-industri yang membuang limbahnya kelaut harus segera ditindak. penegakan hukum bagi penangkapan ikan tak bertanggung jawab sudah selayaknya diberi ganjaran yang tegas,karena disamping dia telah merusak lingkungan dia juga telah mengurangi pendapatan nelayan lainya. sudah sepatutnya kita menjaga lingkungan hidup termasuk laut salah satunya, kita tau banyak anak bangsa kita yang menggantukan nasibnya di sektor ini.selamat hari lingkungan hidup

Ardi Nanda Sinulingga

Mahasiswa Perikanan dan ilmu kelautan UNPAD

Aktivis GmnI

]]> http://ardinanda.wordpress.com/2009/05/28/perusakan-lingkunganperubahan-iklim-dan-masa-depan-perikanan-dan-kelautan-kita/feed/ 0 ardinanda http://ardinanda.wordpress.com/2009/05/20/politik-konservasi-laut-harus-bisa-mensejahterakan-nelayan/ http://ardinanda.wordpress.com/2009/05/20/politik-konservasi-laut-harus-bisa-mensejahterakan-nelayan/#comments Wed, 20 May 2009 05:41:53 +0000 ardinanda http://ardinanda.wordpress.com/?p=69 ]]> Babak baru politik konservasi dalam bidang kelautan Indonesia akan segera dimulai. Pertemuan world ocean conference (WOC) di manado salah satunya telah menyepakati rencana aksi kawasan segitiga karang ( CTI Declaration) yang pada intinya bagaimana untuk melakukan pelestarian terumbu karang,perikanan dan bagaimana menjaga ketersedian pangan bagi masyarakat serta pemberdayaan masyarakat pesisir di sekitar kawasan segita karang. dan Salah satu poin dalam lima butir isi deklarasi CTI adalah penetapatan kawasan konservasi laut.

Sangat menarik ketika kita mencoba membahas rencana penetapan wilayah konservasi laut,karena pada satu sisi dengan dilakukannya konservasi laut, program ini dapat melindungi ataupun mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan laut,namun pada sisi lain kita akan berhadapan dengan bagaimana prospek kesejahteraan nelayan dengan diberlakukanya program tersebut, sebab nelayanlah pihak pertama yang akan bersentuhan langsung dilapangan. dan juga mencakup lapangan mata pencaharian mereka.oleh karena itu target pemerintah pada tahun 2010 dengan menetapkan 10 juta hektar kawasan konservasi laut akan berhadapan dengan kepentingan nelayan dalam hal kesejahteraan mereka.oleh karena itu yang menjadi pertanyaannya adalah seberapa besar penetapan konservasi laut dapat mensejahterakan nelayan itu sendiri?

Pengalaman-pengalaman dilapangan mengenai konservasi seringkali semakin menyudutkan nelayan terutama semakin terbatasnya akses nelayan terhadap pemanfatan sumber daya laut sebab daerah tangkapan mereka menjadi zona inti wilayah yang lindungi padahal tingkat kesejahteraan nelayan salah satunya terkait dengan akses pemanfaatan terhadap sumber daya tersebut. tidaklah mengherankan jika banyak nelayan yang seolah alergi dengan konservasi. sebab konservasi tidak bisa menjamin kesejahteraan mereka,namun cenderung mengejar kuantitas daerah konservasi dan desakan-desakan dari dunia internasional yang dibungkus dengan isu-isu perubahan iklim dan perusakan lingkungan,namun mengabaikan kualitas serta pelibatan masyarakat nelayan yang akan bersentuhan langsung dengan persoalan tersebut.oleha karena itu, babak baru politik konservasi laut yang telah disepakati dalam deklarasi CTI harus bisa mensejahterakan nelayan kita. pelibatan mereka dalam menentukan daerah konservasi, penentuan peraturan tata cara pelaksananya mereka harus terlibat,jika tidak konservasi yang pada substansinya sangat bagus dalam mengurangi kerusakan lingkungan akan menagalami penolakan dari nelayan itu sendiri.sungguh tidak bijaksana ketika kita sebagai sesama anak bangsa justru mengabaikan kepentingan anak bangsa kita sendiri terutama nelayan,namun cenderung mengakomodasi kepentingan-kepentingan agenda internasional yang cenderung manis namun bisa mengancam kesejahteraan nelayan kita sendiri.

Ardi Nanda Sinulingga

Mahasiswa Perikanan dan Ilmu kelautan UNPAD

ketua komisariat MIPA UNPAD GmnI kab. S umedang

Memang tidak dapat dimungkiri permasalah pada sektor sumber daya perikanan dan kelautan memang sangat kompleks, dimana sifat dari sumber daya itu sendiri yang sangat fugitive resource ( sumber daya yang bergerak terus ), kompleksitas biologi dan fisik perairan, serta permasalahan peliknya hak kepemilikan ( common property resource ). sehingga interaksi dari berbagai faktor tersebut menimbulkan biaya eksternalitas yang berakibat pada terjadinya penangkapan ikan yang berlebihan, menurunya stok sumber daya, kerusakan ekologi, yang kemudian sangat berpengaruh terhadap kehidupan nelayan itu sendiri. Memang permasalahan kemiskinan nelayan bukan hanya menjadi permasalahan Negara berkembang saja, namun ketika kita mempelajari sejarang masyarakat nelayan Negara maju seperti jepang dan kanada, mereka juga pernah mengalami hal yang sama yaitu permasalan kemiskinan pada masyarakat nelayannya. Namun kemiskinan nelayan akan timbul mana kala terjadi mismanagement, kurangnya pengetahuan yang mendalam mengenai sifat khas sumber daya tersebut serta pemahaman permasalahan kemiskinan nelayan itu sendiri. Ada beberapa sifat dan permasalan dalam sumber daya perikanan dan kelautan yang tidak dapat samakan dengan sektor sumber daya alam lainya seperti pertanian, maupun kehutanan. yang kemudian sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita mengelola sumber daya tersebut agar jeratan kemiskinan pada nelayan tidak terus terwariskan kepada generasi berikutnya. Pertama, kondisi kepemilikan yang bersifat common property. Ada semacam istilah dalam masyarakat nelayan bahwa sumber daya ikan yang ada dilaut itu adalah milik bersama, siapapun berhak untuk memilikinya, sebelum dapat ditangkap oleh nelayan. Namun yang menjadi persoalanya adalah dampak yang timbulkan dari cara mereka menangkapnya, dan konflik horizontal sesama nelayan dalam merebutkan daerah tangkapan. Tidak jarang nelayan dalam menangkap ikan mengunakan cara-cara yang dapat merusak ekologi, terutama terumbu karang seperti penggunaan bom ikan dan sianida. kerusakaan ini akan menyebabkan potensi ikan yang berada dekat dengan pantai akan semakin berkurang.Sehingga dibutuhkan biaya produksi yang semakin tinggi dalam menangkap ikan karena terjadinya kelangkaan sumber daya di daearah pesisir. Kedua, ketidakpastian hasil tangkapan dan tergantung pada fluktuasi musim. salah satu ciri nelayan adalah tidak menentunya hasil tangkapan perharinya dan berhadapan dengan sumber daya yang tidak kelihatan. Kondisi ketidakpastian hidup senantiasa membayangi kehidupan nelayan. Untuk mengantisipasi ketidakpastian pendapatan dan menjaga kelangsungan hidup, nelayan mengembangkan jaringan hubungan tradisional yang bersifat Patron-klien, untuk menciptakan rasa aman sosial. Namun relasi tersebut tidak serta merta membuat nelayan terbantu, namun membuat nelayan terjerat dalam himpitan utang. Dari beberapa penelitian yang dilakukan pada masyarakat nelayan mengenai relasi patron-klien, sering menunjukan relasi yang kurang menguntungkan kepada nelayan, terutama dalam hal pembagian hasil, dan penjualan hasil tangkapan yang harus dijual kepada pemberi pinjaman dan penentuan harga yang sering sepihak saja. Ketiga, sifat sumber daya tersebut yang dinamis ( bergerak ) dan lemahnya data hasil tangkapan. hal ini yang membedakannya degan sektor pertanian maupun kehutanan. Kita tidak pernah tau secara pasti dan tepat berapa sebetulnya potensi yang perikanan kelautan kita. Dan diperparah lagi dengan data hasil tangkapan, tidak bisa dipungkiri bahwa tempat-tempat pendataan ikan (Tempat Pelelangan Ikan/TPI) di beberapa daerah hampir tidak ada atau keberadaannya tidak merata. Kalau pun ada, fungsi TPI tidak berperan sehingga mengakibatkan masyarakat nelayan juga terjebak dalam permainan harga tengkulak. Selain itu data hasil tangkapan yang diberikan juga terkadang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Lemahnya data perikanan tersebut akan berakibat pada biasnya kebijakan yang dikeluarkan dan diputuskan pemerintah, terutama dalam pemberian izin penangkapan kepada perusahan penagkapan ikan sehingga akan sangat merugikan nelayan tradisional. Oleh karena itu, akibat lemahnya data yang kita miliki, potensi perikanan 6,2 juta ton per tahun menimbulkan konsekuensi makro. yaitu, dengan potensi sebesar itu dan produksi yang kurang lebih masih 4,5 juta ton saat ini, bisa menimbulkan interprestasi penggenjotan produksi padahal di daerah tersebut sudah terjadi penagkapan yang berlebihan, jika dihitung dengan penangkapan illegal yang dilakukan oleh asing dan penangkapan yang tidak dilaporkan, angka 6,2 juta ton pasti sudah terlewati.

Inilah permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah terutama DKP dan peran serta masyarakat dalam menjalankan kebijakan yang di keluarkan. memang tidak ada yang obat yang mujarab yang dapat bisa mengenyahkan langsung kimiskinan nelayan yang begitu kompleks, namun dari menyadari permasalahan kita bisa mencari jalan keluarnya, sehingga dibutuhkan komitmen dan kerja keras dari segala pihak untuk membawa kejayaan nelayan di Negari bahari ini.

Ardi Nanda Sinulingga Mahasiswa Perikanan dan Ilmu kelautan UNPAD

Ketua komisariat MIPA GMNI kab.Sumedang

Dalam ruang lingkup Ekonomi atupun dalam ruang lingkup psikologis pengertian antara pembangunan dan partumbuhan memiliki pengertian yang berbeda. Dalam paper ini penulis akan mencoba memaparkan secara jelas titik perbedaanya dan mencoba juga menjelaskan dalam ruang lingkup yang lebih luas, yang meliputi juga apa pengaruhnya dalam tataran pembuatan suatu kebijakan.

A. Pengertian Pertumbuhan dan Pembangunan

Dalam sudut Pandang biologis ataupun psikologis, pengertian Pertumbuhan menurut Soetjiningsih (1988) adalah suatu hal yang berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah ukuran atau dimensi tingkat sel organ ataupun individu yang bisa diukur dengan berat,ukuran panjang,umur tulang dan keseimbangan metabolic. Sedangkan Perkembangan adalah : bertambahnya kemampuan ( skill ) dalam struktur dari fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya termasuk juga emosi, intlektual dan tingkah laku sebagai hasil dari intraksi dengan lingkungan.

Menurut McLeod.1989 secara singkat Perkembangan ( development ) adalah proses atau tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju. Pertumbuhan sendiri ( growth ) berarti tahapan peningkatan sesuatu dalam hal jumlah, ukuran, dan arti pentingya. Pertumbuhan juga dapat berarti sebuah tahapan perkembangan ( a stage development )

Selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1991, ini berarti mekar terbuka atau membentang: menjadi besar,luas dan banyak serta menjadi bertambah sempurna dalam hal keperibadian,pikiran, pengetahuan dan sebagainya.

Namun dalam pengertian yang lebih luas dalam bidang ekonomi, Pembangun adalah kemajuan yang diharapkan secara social dan ekonomi, dan manusia senantiasa mempunyai pandangan yang berbeda mengenai apa yang dinamakan dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, pembangunan harus berarti kemajuan dalam kondisi hidup ( Hadi 1985:26). Harapan dilakukanya pembangunan adalah mengurangi gap antara yang kaya dengan yang miskin dan mengurangi ketimpangan antara Negara maju dengan Negara berkembang. Dengan adanya pembangunan diharapkan kesejahteraan dari masyarakat dapat bertambah. Sehingga pembangunan ekonomi sebagai suatu upaya dalam mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat untuk mencapai kesejahteraan social.

Pembangunan tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi (economic growth), pembangunan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi mempelancar proses pembangun. Yang dimaksud dengan Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional, sehingga suatu Negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di Negara tersebut. adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Sedangkan Pembangunan ekonomi adalah: suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk.

Namun terdapat perbedaan antara keduanya yaitu: Pertumbuhan ekonomi keberhasilanya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga pengetahuan dan tehnik.

Menurut Prof. Simon Kuznets, Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada”.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar penting untuk mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat. Ekonomi selalu berbicara pada tiga konsep penting yang saling terkait, yaitu keterbatasan sumber daya, pilihan, dan pengambilan keputasan ekonomi, yang dapat menyebabkan tercapainya kesejahteraan rakyat secara optimal. Pembangunan tidak akan adany artinya tanpa rakyat, karena arti penting suatu pembangunan adalah unutk mencapai kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu,proses pembangunan suatu bangsa tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi semata akan tetapi, harus juga memuat didalamnya proses pembangunan manusia yang setidaknya mencakup tiga aspek yaitu : pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

B. Indikator yang menentukan Pertumbuhan dan yang menentukan Pembanguan.

ketika berbicara pembangunan, sungguh memang Sesutu yang luas namun, penulis membatasi dalam ruang lingkup ekonomi, karena secara umum proses pembangunan berhubungan dengan erat proses ekonomi.

Untuk mengukur sutu keberhasilan pembangaunan maka secara umum biasanya digunakan indikator-indikator untuk dapat menjelaskan secara konprensif Berhasil atau tidak proses pembangunan tersebut. suatu indikator merupakan suatu sumber informasi yang sistematik serta obyektif.

Menurut Tony,(1995:334) indikator ekonomi adalah: suatu instrument untuk mengetahui derajat pembangunan yang dilakukan di suatu Negara yang meliputi suatu instrument untuk mengetahui derajat pembangunan yang dilakukan suatu Negara yang meliputi berbagai aspek. Dan pentingnya indikator ini adalah adalah (1) Memantau perilaku perekonomian (2) Kepentingan analisis ekonomi (3) Dasar pengambilan keputusan (4) Dasar perbandingan internasional

Pada mulanya indikator pembangunan yang paling dikenal adalah Produk domestik bruto (PDB) yang mengukur nilai barang dan jasa yang dihasilkan warga negara selama periode tertentu, namun seiring kemajuan zaman dan semakin rumitnya masalah yang dihadapi maka muncul indikator-indikator pembangunan yang lain.

Sejarah Sistem PDB

Sistem perhitungan pendapatan nasional dimulai dari sebuah seminar statistik yang diprakarsai oleh Liga Bangsa-Bangsa yang saat itu dipimpin oleh Woldrow Wilson pada tahun 1928. Tujuannya adalah agar setiap negara mengumpulkan data tentang aktivitas dengan suatu standar yang dapat diperbandingkan secara umum. Pada rentan waktu 1929-1938 terdapat 26 negara yang mempublikasikan data tentang pendapatan nasional. Pada desember 1945 sebuah komite ahli statistic LBB berhasil membuat laporan yang menjadi embrio lahirnya perhitungan pendapatan nasional yang kita kenal. Sejak tahun 1953, PBB melakukan pembakuan atau standardisasi sistem perhitungan ini. Semakin rumitnya masalah yang dihadapi negara khususnya negara berkembang maka sistem ini diperbaiki dan direvisi sistematikanya. Pada tahun 1968 PBB menjadikan perhitungan ini menjadi perhitungan standar selama 25 tahun hingga tahun 1993. (Tony, 1995: 333)

Paradigma Tradisional

Sejak ekonomi pembangunan lahir pasca Perang Dunia II telah terjadi evolusi mengenai pengertian pembangunan dan indikator yang mengukur keberhasilannya. Awalnya dianggap bahwa indikator pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya pendapatan nasional perkapita. Oleh karena itu, negara sedang berkembang (third world countries) dan negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia II melakukan pembangunan dengan tujuan meningkatkan pendapatan nasional perkapitanya agar dapat setara dengan negara maju. Dengan meningkatnya GDP riil perkapita diharapkan masalah-masalah kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan dapat terpecahkan dengan sendirinya (trickle down effect). Sepanjang tahun 1950-an pembangunan diidentikkan dengan pertumbuhan ekonomi yang mendasarkan pada pendapatan nasional perkapita yang dilakukan melalui pembentukan modal asing dan industrialisasi. Hal ini terilhami dari Marshall Plan yang memberikan bantuan ekonomi kepada Jepang dan Negara-negara Eropa Barat pasca Perang Dunia II untuk melakukan pembangunan.

Indikator Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi utama yang digunakan untuk menilai kinerja pembangunan adalah GDP perkapita. GDP perkapita adalah perbandingan antara GDP dengan jumlah populasi penduduk. Dalam penghitungannya digunakan metode Purchasing Power Parity (PPP) riil sebagai alat pengkonversi (dalam dolar AS), karena jika digunakan kurs nominal akan menyebabkan kesalahan dalam melakukan perbandingan kinerja pembangunan antar negara. GDP PPP riil diperoleh dari GDP yang dikonversikan dalam mata uang dolar AS menggunakan metode PPP, sehingga GDP tersebut mempunyai daya beli yang sama dengan dolar di Amerika Serikat. GDP perkapita dengan metode PPP umumnya lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan GDP perkapita dengan kurs nominal.

Melalui indikator GDP perkapita ini Bank Dunia (2003) mengklasifikasikan negara menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Negara berpenghasilan rendah (low-income economies) yaitu: Negara-negara ini memiliki GDP perkapita Kurang atau sama dengan US$ 745 pada tahun 2001.

2. Negara berpenghasilan menengah (middle-income economies) yaitu : Kelompok Negara ini memiliki GDP perkapita lebih dari US$ 745 namun kurang dari US$ 8.626 pada tahun 2001. kelompok Negara ini dibagi menjadi :

1) Negara berpenghasilan menengah papan bawah (lower-middle-income economies)dengan GDP perkapita antara US$ 746 sampai US$2.975.

2) Negara berpenghasilan menengah papan atas (upper-middle-income economies) dengan GDP perkapita antara US$2.976 sampai US$ 9.025.

3. Negara berpenghasilan tinggi (high- income economies) yaitu: Negara di dalam kelompok ini mempunyai GDP perkapita sebesar US$ 9.206 atau lebih pada tahun 2001.

Dalam metode Purchasing Power Parity dikenal dua versi yaitu versi absolut dan versi relatif (Kuncoro, 2001: bab 10).Versi absolut menjelaskan bahwa kurs spot ditentukan oleh harga relative dari sejumlah barang yang sama (ditunjukkan oleh indeks harga).Sedangkan, versi relatif mengatakan bahwa persentase perubahan kurs nominal akan sama dengan perbedaan inflasi di antara kedua negara.

Relevansi Indikator Pembangunan

Berdasarkan pengalaman dalam usaha Pembangunan ekonomi, selanjutnya menimbulkan kesadaran bahwa kebijakan pembangunan belum merupakan suatu usaha yang sempurna apabila perumusannya didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Masalah pembangunan merupakan suatu jalinan dari masalah sosial, ekonomi, politik, administrasi dan sebagainya yang saling berpengaruh dan berkaitan satu dengan yang lain. Dengan demikian kebijakan yang harus dilakukan perlulah mempertimbangkan faktor-faktor yang bersifat non-ekonomi untuk melengkapi analisa yang ditinjau dari sudut pandang ekonomi. Maka berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini ditelaah kembali oleh berbagi ahli untuk diketahui efeknya sehingga pembangunan dapat berjalan secara harmonis. Seiring globalisasi yang membahana di seantero negeri, maka indikator pembangunan yang selama ini dikenal, yaitu melalui perhitungan pendapatan nasional dinilai kurang relevan. Sistem perhitungan pendapatan nasional ini dirasa tidak adil, karena mengabaikan isu pembangunan yang berkelanjutan. Dalam penghitungan dengan model konvensional, seluruh penduduk dianggap sama keadaannya dengan mengabaikan determinan penting seperti komposisi umur penduduk, distribusi pendapatan masyarakat corak pengeluaran masyarakat dan sebagainya. Karena keterbatasan ini sangat riskan apabila mengatakan bahwa perhitungan ini merupakan indeks kesejahteraan yang paling baik.

Munculnya Indikator Pendekatan Sosial

Jauh sebelumnya, sebenarnya sudah pernah tercetus gagasan penggunaan indikator pembangunan ekonomi melalui perspektif sosial. Gagasan tersebut muncul untuk menjawab kegagalan indikator konvensional dalam menggambarkan pembangunan secara fundamental. Diawali pada tahun 1970, UNRSID (United Nations Research Institute on Sosial Development) memperkenalkan indikator sosial-ekonomi, yang terdiri dari 9 indikator sosial dan 7 indikator ekonomi. Indikator-indikator ini dipilih atas dasar tingginya korelasi dalam membentuk indeks pembangunan dengan menggunakan bobot timbangan yang berasal dari berbagai tingkat korelasi. Indikator lainnya diperkenalkan oleh Morris D, yaitu Physical Quality Life Index (PQLI). PQLI merupakan gabungan dari 3 indikator, yaitu: harapan hidup pada usia satu tahun, angka kematian, dan tingkat melek huruf. Tidak berhenti sampai di situ, UNDP (United Nations Development Report) memperkenalkan indikator yang disebut Human Development Index (HDI). Hampir sama dengan PQLI, HDI mencoba merangking semua negara dalam skala 0 sampai 1 (Mudrajad, 2006, hal 28)

C. Mana yang lebih Penting antara Pertumbuhan dan Pembangunan

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi.Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan.Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi). Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada. Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Faktor nonekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, dan sistem yang berkembang dan berlaku.

Namun ketika ditanya mana yang lebih penting, sangat sulit untuk menjawabnya karena keduanya saling mempengaruhi karena adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Sedangkan Pembangunan ekonomi adalah: suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk. Namun terdapat Perbedaan antara keduanya yaitu: Pertumbuhan ekonomi keberhasilanya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga pengetahuan dan tehnik. Namun dari beberapa literatur dan beberapa indikator yang diatas, kita dapat mengatakan pembangunan atau perkembangan merupakan yang lebih penting karena pembangunan tidak hanya bersifat kualitatif namun juga bersifat kuantitatif. Kualitatif dalam artian bahwa bagaimana suatu Negara meningkatkan potensi sumber daya manusianya secara merata agar faktor produksi dapat dimanfatkan secara optimal.

D. Bagaimana Persepsi Negara kita dalam hal ini.

Bagaimana Negara kita dalam melihat persolan ini tentunya, kita harus menganalis sejumlah data mengenai tingkat indikator-indikator pembangun yang ada, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan ataupun gambaran besar arah kebijakan pembangunan ekonomi di Negara kita untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Penulis mencoba melihat dari sejumlah kasus di berbagai daerah di Indonesia berdasarkan indikator yang ada Pada tahun 1999, Jawa Barat menjadi kontributor ekonomi paling tinggi di Indonesia. Kontribusinya sebesar Rp 68,2 triliun kepada nasional, akan tetapi dengan jumlah penduduk sekitar 42 juta ketika itu, maka PDRB/kapita menduduki peringkat 15, lebih parahnya lagi HDI-nya hanya ke-16. Demikian pula Provinsi Jawa Timur yang memberikan kontribusi ke-3 terbesar di antara 26 provinsi, PDRB/ kapitanya menduduki peringkat ke-11 dan lebih buruk lagi peringkat HDI-nya yaitu ke-22. Jika perhatian ditunjukkan pada PDRB/kapita tertinggi, Provinsi Kalimantan Timur-lah peringkat ke-1 namun HDI-nya menduduki tempat ke-8. Terlebih lagi bagi Irian Jaya yang PDRB/kapitanya peringkat ke-4, HDI-nya ke-25 (Sutyastie Soemitro Remi, www.pikiran-rakyat.com).

Dari sejumlah kasus diatas kita dapat melihat bahwa Negara kita,masih menekankan pada pertumbuhan, karena pada kasus di jabar kontrubusi pendapatan ke nasional belumlah sejalan dengan PDRB/kapita, sehingga pemerataan pendapatan kepada masyarakat belumlah terjamin tersalurkan secara merata dan di perparah lagi dengan tidak selarasnya kontrubusi pendapatan nasional dengan peningkatan tingkat kualitas sumber daya manusia HDI. Sehingga hal ini dapat menjadi suatu hal yang berbahaya karena dapat terjadi penumpukan modal pada segelintir kelompok tertentu walaupun angka pertumbuhan ekonomi terus meningkat akan tetapi pemerataannya belum terjamin.

Pesta demokrasi seyogianya merupakan pesta rakyat, dimana rakyat berdaulat untuk menentukan pilihanya, kepada siapa suaranya akan diberikan untuk mewakili kepentingannya kelak. Meminjam istilah Aristoteles dia berkata bahwa, suara rakyat adalah suara Tuhan, suara yang sakral, suara dimana seseorang mempercayakan suaranya kepada sang calon legalistor untuk diwakilkan. Pesta demokrasi dalam bahasa yang sederhana merupakan ajang ‘bujuk-rayu’ kepada rakyat, dalam artian bagaimana para caleg bisa meyakinkan mereka dengan janji progam yang ditawarkan dan komitmen untuk mewakili rakyat kelak. Posisi tawar rakyat menjadi besar sebab merekalah yang memilih mana yang terbaik diantara para calon legislator. dalam tataran yang ideal,sang legislator adalah seseorang yang memang sudah teruji, dan memang telah memiliki track record yang jelas, bukan seorang calon yang aji mumpung atau yang sering disebut dengan politisi karbitan, yang hanya memiliki spesialisasi dalam momen-momen pemilihan saja, namun tidak ada track record yang menggambarkan sang calon sebelum menjadi legislator apakah dia memang seseorang yang peduli dengan aspirasi rakyat dan peduli dengan masalah-masalah kemasyarakatan. Disamping itu juga dibutuhkan pengalaman dalam dunia Perpolitikan sebab menjadi seorang politisi yang handal dan kompeten tidak bisa dicetak dalam waktu 6 bulan saja, seperti ajang pencarian bakat yang disiarkan televisi-televisi.

Namun kemudian menjadi menarik ketika kita mencermati para calon legeslatif yang berkompetisi diajang pesta rakyat ini. Gambaran Para anggota Dewan Perwakilan rakyat baik ditingkat pusat maupun didaerah, secara sepintas jika kita lihat terkadang ada persepsi dimasyarakat bahwa menjadi anggota dewan itu memang berkelimpahan dan serba mewah, hal ini terkadang dibenarkan oleh kunjungan-kunjungan kerja anggota dewan keluar negeri dan fasilitas-fasilitas Negara yang dapat dikatakan serba mewah. Dan tambah lagi dengan banyaknya anggota dewan yang terlibat kasus korupsi dengan jumlah uang yang besar.

Dari asumsi demikian banyak masyarakat berasumsi bahwa menjadi wakil rakyat pasti berkelimpahan materi. Berbeda halnya menjadi rakyat biasa dengan kondisi saat ini, Padahal rakyat adalah pemegang kedaulatan tidak terjadi korelasi yang positif antara tingkat kesejatheraan masyarakat luas dengan apa yang biasa masyarakat lihat terhadap anggota dewannya yang penuh dengan kemewahan serta kelimpahan materi. Fenomena inilah yang bisa terjadi pada pesta demokrasi kita kali ini, masyarakat berbondong ingin menjadi calon anggota legeslatif dan ditambah lagi dengan kondisi perekonomian yang kurang baik serta banyaknya partai yang siap menampung. Memang tidak ada salahnya dan sah-sah saja ketika banyak yang ingin menjadi caleg dan setiap orang berhak mengklaim bahwa dialah yang terbaik dan sang juruselamat bagi kondisi sekarang. Namun persoalanya ketika motifasi menjadi caleg berubah menjadi suatu hal yaitu menjadi mata pencaharian baru, sehingga esensi awalnya sebagai penyambung lidah rakyat dan bentuk pengabdian kepada masyarakat berubah menjadi lahan basah yang penuh dengan materi. Dan dapat dibayangkan bagaimana jadinya sebuah Negara jika terjadi demikian. Oleh karena itu dibutuhkan kecerdasaan serta kejelian dari rakyat untuk mempelajari track record sang calon, sebab kita tidak bisa melarang seseorang menjadi caleg. Karena sebagai warga Negara setiap orang berhak dipilih dan memilih dan setiap orang berhak ikut dalam membangun bangsa. Namun ada kata-kata bijak berkata bahwa, sebelum keluar rumah alangkah lebih baiknya bercermin dulu, karena cermin tidak pernah berbohong dan selalu manampilkan bagaimana kita adanya.

Proteksionisme dapat didefinisikan sebagai kebijakan ekonomi yang ditujukan untuk melindungi industri dalam negeri dengan cara membatasi masuknya komuditi-komuditi dari luar negeri. Bisa berwujud seperti pembatasan impor melalui pemberlakuan tariff,kuota atau sanksi dagang hingga pemberian insentif atau subsidi atas kegiatan produksi maupun distribusi. Oleh karena itu, ancaman dari dampak krisis finansial global yang juga menggrogoti Indonesia sudah selaknya kita juga menerapkan kebijakan proteksionisme ekomomi yang bisa memperkuat ekonomi domestik. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah antara lain : pertama, pemberian subsidi ataupun pemotongan pajak kepada industri-industrsi nasional yang banyak menyerap tenaga kerja sehingga gelombang PHK dapat diminimalisasikan. Kedua, Pemerintah sudah selaknya membatasi ataupun memperketat impor hasil pertanian seperti beras,jagung, ataupun gula. Mengingat potensi lahan yang besar dinegara kita, sebab tidak bisa dipungkiri seringkali ketika terjadi impor beras, harga beras lokal anjlok yang kemudian berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat petani. Disinilah peran pemerintah dalam melindungi petaninya, dapat berupa peningkatan subsidi untuk pupuk, hingga peningkatan anggaran penelitian bidang pertanian agar mampu memicu produktifitas lahan yang nantinya dapat mencapai swasembada. Ketiga, meningkatkan daya beli masyarakat dengan cara perluasan lapangan pekerjaan, seperti pembangunan infrastruktur,sehingga dapat mendorong industri-industri yang tadinya berorentasi ekspor dapat mengalihkan hasil produknya ke pasar domestik akibat lesunya pasar internasional akibat krisis finansial global.

Itulah beberapa solusi yang dapat digunakan untuk meredam dampak krisis finansial global, sehingga gelombang PHK dapat teratasi dan pertumbuhan ekonomi kembali stabil. Namun butuh kerja keras dan keberanian mengahadapi tekanan luar negeri dalam melaksakan kebijakan proteksionisme ekonomi yang pada satu sisi dapat memperkuat ekonomi domestik Negara kita.

Lantas bagaimana dengan sekarang ketika semangat perubahan dan daya kritis intelektual sangat dibutuhkan untuk membangun bangsa ini, di tengah ketertinggalan kita dengan bangsa lain, Masih adakah itu semua? Tentunya para pemuda bangsa ini harus mengatakan ada, Apalagi banyak pemuda yang memiliki keahlian yang berbeda-beda baik itu bidang Perikanan, kelautan, Pertanian, Ekonomi. dan apabila itu semua dapat bersatu padu untuk membangun bangsa bukan mustahil kita dapat mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain. Pemuda selalu diidentikan dengan semangatnya, alangkah sangat sia-sianya ketika para pemuda telah kehilangan ciri khasnya tersebut. semangat untuk terus menyerukan sebuah perubahan yang lebih baik lagi untuk bangsa di segala bidang, baik itu dibidang perikanan kelautan, ekonomi, hukum,pertanian, politik haruslah terus didengukan setiap hari, dan tidak hanya membuat kita sadar pada momen sumpah pemuda saja, tetapi semangat perubahan itu harus menjadi sebuah karakter di setiap pemuda/I bangsa ini. Dan ahli Indonesia asal amerika seriakat Benedict Anderson mengatakan bahwa sejarah Indonesia adalah sejarah tentang pemudanya, tentunya ini menjadi sebuah tanggung jawab kita sebagai pemuda untuk membawa sejarah bangsa ini ke jalan yang lebih sejahtera.

Pumuda pada hari ini, harus satu padu dan punya semangat nasionalisme yang tinggi ditengah pengaruh hegemoni globalisme yang terus menggegoroti karakter bangsa. Karakter bangsa seperti gotong royong, kekeluargaan bukan-lah kumpulan kata-kata, tetapi ketika semangat itu bisa tumbuh dalam jiwa setiap pemuda bukan mustahil ketertinggalan dengan bangsa lain dapat kita capai. Kita dapat belajar dari perkembangan negeri cina ataupun india, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi negara mereka yang begitu pesat, tidak dapat dipungkiri bahwa karakter disiplin, kerja keras, dan bangga dengan bangsa sendiri memberikan dampak yang begitu besar terhadap kemajuan bangsa mereka. Kita bukanlah bangsa yang tidak diwarisi karakter atau ciri khas seperti bangsa cina ataupun india oleh para nenek moyang kita tetapi kita sering lupa dan menggagapnya tidak penting. Saatnya kita para pemuda/I dengan semangat perubahan untuk bangsa, menanamkan kembali karakter disiplin, kerja keras, dan gotong royong di segenap jiwa kita, karena tanpa itu semua potensi sumber daya yang ada di negeri kita hanyalah menjadi pajangan belaka dan hasilnya bukan menjadi kesejahteraan seluruh penduduk Indonesia.

Ditengah keterpurukan bangsa ini, kita sebagai pemuda harus terus mendengukan semangat optimisme. kita harus bisa belajar dari para pendiri bangsa kita yang tak pernah menyerah mendengukan semangat persatuan untuk mengusir penjajah. Dan kali ini, kita sebagai para pemuda pewaris peradaban bangsa, harus bersatu dan mengusir segala bentuk pembodohan terhadap anak bangsa, korupsi, separatisme yang memecah belah bangsa harus kita buang jauh-jauh. Dan sastarawan Pramoedya ananta toer pernah berkata bahwa sejarah dunia adalah sejarah tentang kaum muda, ketika kaum muda mati rasa maka hilanglah sejarah itu.

Mungkin tidak banyak yang diekspos oleh media televisi akan harapan-harapan dari masyarakat kecil dipergantian tahun ini, mulai dari nelayan, petani, buruh, masyarakat miskin, pengemis, yang mungkin bisa menggambarkan realita masyarakat indonesia hari ini, mulai dari kesulitan ekonomi hingga mahalnya biaya pendidikan. Semuanya kalah dengan tayangan-tayangan media infotaiment yang menayangkan mengenai ramalan karir seorang artis hingga ramalan akan trend mode baik berupa fashion, hingga potongan rambut yang diprediksi bakal pupoler sepanjang tahun.

Akan tetapi, jika kita melihat realitas kehidupan masyarakat, ataupun membaca berita mengenai kehidupan masyarakat nelayan, buruh, petani, dan masyarakat miskin. tentunya setiap golongan masyarakat ini menggantungkan harapan akan sebuah perubahan di tahun baru ini, terutama dalam bidang perekonomian. Tidak dapat dimungkiri, masyarakat nelayan yang tinggal di negara yang kaya akan potensi laut justru tidak menjadi tuan di lautnya sendiri. Susahnya mendapatkan hasil tangkapan, hingga kenaikan harga BBM yang terjadi pada tahun 2008 membuat keadaan ekonomi masyarakat nelayan semakin terperosok. Dan diperparah lagi dengan banyaknya terjadi pecurian ikan yang dilakukan kapal asing di perairan indonesia yang menyebabkan kerugian yang besar secara ekonomi dan menjadi salah satu faktor terjadinya kelangkaan sumber daya. rusaknya sumberdaya lingkungan pada perairan pantai akibat limbah industri atuapun aktivitas manusia, menyebakan terjadinya kelangkangan sumber daya ikan disekitar pantai, sehingga dibutuhkan jarak penangkapan yang semakin jauh dari pantai dan hal ini akan berdampak pada pemakain BBM yang semakin tinggi,hingga akhirnya meningkatkan biaya penangkapan semakin besar. pada masyarakat buruh, terjadinya krisis finansial global menyebakan banyak buruh yang dirumahakan ataupun di PHK secara massal sehingga dapat diprediksi angka pengangguran akan semakin meningkat akibat terjadinya krisis finansial global. Pada masyarakat petani masalah klasik yang sering terjadi disamping murahnya harga hasil pertanian ataupun gagal panen, adalah masalah kelangkangan pupuk pada masa tanam. persoalan ini seolah menjadi sebuah tradisi di petani . Bagaimana mungkin tercapai swasembada beras, peningkatan pendapatan devisa negara dari sektor pertanian jika untuk menanam saja petani sulit untuk mendapatkan pupuk. Ataupun akibat dari kelangkaan tersebut, harga pupuk bisa naik dua kali lipat sehingga Mau tidak mau petani harus membeli pupuk dengan harga yang semakin mahal untuk menanam. Begitu juga dikalangan masyarakat luas, kehawatiran akan semakin mahalnya biaya pendidikan seoalah-olah semakin terwujud dengan di sahkan UU BHP.

Namun secercah harapan untuk sebuah perubahan dari tahun yang lalu untuk menjadi lebih baik lagi pasti tetap terbesit di berbagai kelompok masyarakat, mulai dari masyarakat yang sulit secara ekonomi hingga masyarakat yang sudah berkecukupan. Pada tahun 2009 ini juga merupakan tahun yang akan diadakannya pesta demokrasi mulai dari pemilu legeslatif hingga pemilihan orang nomor satu di negeri ini. Ditahun inilah yang kemudian juga, masyarakat luas akan menggantukan harapanya akan sebuah perubahan yang lebih baik lagi dengan momentum pemilihan wakil rakyat dan orang nomor satu dinegara ini.

Ditengah terjadinya ketidakpercayan akan partai politik yang di tandai dengan tingginya tingkat golput dan maraknya politisi busuk harapan untuk perubahan itu harus tetap ada. oleh karena itu, tentunya para wakil rakyat dan para calon presiden sudah lebih mengetahui realita masyarakat indonesia pada hari ini. segudang harapan dari masyarakat luas mulai dari nelayan, petani,buruh hingga mahasiswa, akan sebuah perubahan menuju yang lebih baik ada diitangan anda. oleh karena itu, harapan untuk menyising hari esok yang lebih baik lagi mudah-mudahan tidak sia-sia di tahun 2009 ini.