Lain dikata, lain pula realitanya. Sering kita dengar, NKRI (Negara kesatuan Republik Indonesia) adalah harga mati. Namun pada sasi lain permasalahan klaim territorial ambalat, misalnya dan masalah kedaulatan pulau-pulau terluar menjadi permasalahan yang terus berulang layaknya sinetron telonovela. Seketika itu muncul, muncul juga kesadaran akan pentingnya sistem persenjataan laut sebagai kebutuhan utama dalam mengawasi laut teritorial Indonesia. Ini adalah salah satu contoh parodoks Negara kita, lain dikata lain direalita.

 

           Permasalahan dan arah politik kelautan tidaklah berdiri sendiri seolah hanya permasalahan territorial saja, namun banyak aspek yang saling berhubungan dan berkaitan antara Pertahanan, Potensi ekonomi, dan  kesejahterann masyarakat pesisir.lantas kemana arah pembangunan kelautan di tangan pemerintah yang baru?

Pertahanan

           Bynkershoek berkata bahwa kedaulatan territorial berakhir dimana kekuatan senjata berakhir. Pernyataan ini mengingatkan kepada semua Negara yang memiliki wilayah laut, bahwa kedaulatan suatu Negara di laut sangat tergantung pada kemampuan Negara tersebut dalam melakukan pengawasan secara fisik terhadap wilayah laut yang dikuasainya itu.

            Menurut Catatan The Military Balance IISS (2008), jumlah frigat yang kita miliki tanpa memperhitungkan umurnya hanya 11 unit, sementara kapal patroli dan kapal yang punya kemampuan tempur pantai hanya 41 unit. Dengan panjang garis pantai mencapai 81.000 km dan luas laut 5,8 juta km sangat sulit untuk menjaga laut Indonesia. kebutuhan ideal untuk menjaga wilayah laut kita, dapat dihitung dari luas wilayah dibagi dengan kemampuan jelajah kapal. Bila sebuah frigat bisa mengawasi luas 300.000 km, kebutuhan kapal jenis ini adalah hampir 20 unit. Sementara untuk kapal patroli yang masing-masing punya jelajah pengawasan 50.000 km, yang dibutuhkan adalah 116 kapal. Dari perhitungan ini jelas jumlah armada untuk mengawasi kedaulatan laut kita sangat minim. Oleh sebab itu, jangan heran jika banyak Negara melanggar kedaulatan Indonesia hingga dalam jangka waktu yang panjang berpotensi menjadi klaim kepemilikan.

              Dalam studi hubungan internasional dikenal Politik kelautan, yang bertumpu pada pandangan kaum realis. pemikir kekuatan laut Amerika, Alfred Mahan, menyatakan, potensi kelautan yang dimiliki oleh satu negara harus dapat dijadikan sebagai kekuatan laut yang menjadi unsur utama kekuatan nasional.

                 Lantas seperti apa kekuatan laut yang dapat dikembangkan. maksud kata ‘kekuatan’ pada jaman sekarang tidak hanya diartikan dengan kekuatan militer (hard power) saja, namun yang perlu disadari bagaimana menciptakan kekuatan ekonomi (soft power) dari laut itu sendiri.

                   Terdapat keterkaitan yang sulit dipisahkan antara kekuatan hard power dan soft power. Misalnya, dalam kasus illegal fishing menurut perhitungan DKP (Departemen kelautan dan Perikanan) kerugian Negara sebesar Rp 30 triliun/Tahun. Lantas apa yang mendasari ketika maraknya pencurian ikan di perairan kita? Kasus ini tidak dapat dilihat dari satu sisi saja, peran pengawasan mempunyai andil yang besar. Terutama Seberapa banyak sarana dan prasarana yang menunjang dalam mengawasi laut Indonesia.

              Kerugian Negara sebesar Rp 30 triliun/Tahun bukanlah jumlah yang sedikit. Secara ekonomi dengan jumlah dana yang begitu besar, dana tersebut dapat dipakai untuk program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

                Oleh karena itu pemerintahan yang baru, ke depanya harus menselesaikan persoalan ini. Memperbanyak armada pengawasan laut sudah menjadi sebuah kewajiban, jika kita tidak mau sumber ekonomi sebesar Rp 30 triliun/Tahun selalu hilang setiap tahunya.

Potensi Ekonomi

               Ucapan biolog aquatik dan penulis buku terkenal Silent Spring, Rachel Louise Carson (1907-1964), mengatakan “laut merupakan tempat bagi begitu banyak paradoks”.

Hak Pengusahan Perairan Pesisir (HP3) yang akan diberlakukan pemerintah mulai pada tahun 2011 perlu dicermati, dan dikritisi mengingat banyak aspek yang akan terlibat mulai dari pemerintah, masyarakat pesisir hingga pengusaha.

Isu perusakan lingkungan dan perubahan iklim menjadi salah satu persoalan yang sangat serius dalam abad ini.perusakan lingkungan yang banyak diakibatkan oleh ulah manusia telah memberikan pelajaran yang serius mengenai masa depan umat manusia itu sendiri

Babak baru politik konservasi dalam bidang kelautan Indonesia akan segera dimulai. Pertemuan world ocean conference (WOC) di manado salah satunya telah menyepakati rencana aksi kawasan segitiga karang ( CTI Declaration)

Ada sebuah adegium yang mengatakan bahwa Negara yang kaya akan potensi sumber daya alam cenderung masyarakatnya miskin. Ada sejumlah kasus yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran, terutama dari masyarakat pesisir, dimana kekayaan laut tidak sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyaraktnya khususnya nelayan, seolah kemiskinan menjadi indentitas masyarakat tersebut.

Dalam ruang lingkup Ekonomi atupun dalam ruang lingkup psikologis pengertian antara pembangunan dan partumbuhan memiliki pengertian yang berbeda. Dalam paper ini penulis akan mencoba memaparkan secara jelas titik perbedaanya dan mencoba juga menjelaskan dalam ruang lingkup yang lebih luas, yang meliputi juga apa pengaruhnya dalam tataran pembuatan suatu kebijakan.

Pergelaran Pesta demokrasi yang akan dilaksanakan ternyata menimbulkan bermacam respons dari masyarakat, mulai dari kalangan politisi hingga para pebisnis yang bergerak dalam bidang spanduk, periklanan hingga para ‘pialang’ penjual suara rakyat

Dampak krisis finansial global yang sekarang melanda hampir seluruh negara ,ternyata banyak menimbulkan permasalahan mulai dari pertumbuhan ekonomi yang menurun hingga gelombang PHK yang terus terjadi baik di Negara maju maupun Negara berkembang termasuk Indonesia

Berbicara Pemuda tentunya, kita akan berpikir mengenai masa depan, sebab masa depan sebuah bangsa berada di genggaman Para Pemuda. Ketika menyelusuri sejarah, tidak dapat dipungkiri bahwa pemuda memberikan sebuah kontribusi yang sangat besar untuk sebuah perubahan

Memasuki tahun yang baru, tentunya banyak masyarakat yang merefleksikan dirinya mulai dari apa yang telah dicapai selama satu tahun hingga sebuah refleksi kritis akan sesuatu yang belum tercapai. dan mungkin juga membuat sebuah resolusi berupa target-target yang ingin dicapai. tentunya tersirat segudang harapan akan terwujudnya keinginan tersebut, baik itu perbaikan ekonomi,cita-cita,dsg.